Direktorat Kesiapsiagaan BNPB Gelar Pembekalan Fasilitator Destana Lampung

BANDAR LAMPUNG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi Triwulan Tingkat Provinsi, rangka Pembekalan Fasilitator Desa Tangguh Bencana (Destana), di Hotel Asoka Luxury, pada 10-11 Agustus 2023.

Kegiatan yang diikuti perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan Kabupaten serta Kota itu, bertujuan memberikan gambaran umum program Destana. Melalui diskusi dan penyampaian progres sebelumnya dan rencana kedepan.

Koordinator Tim Pentahelix Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, Iis Yulianti menjelaskan, bahwa program Destana untuk membentuk masyarakat tangguh bencana, yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi di daerah rawan bencana.

“Masyarakat mampu menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Melalui champion desa kelurahan yang merupakan asset daerah diwilahnya sendiri,” kata Iis, Jumat (11/8/2023).

Iis menyampaikan, dukungan sumber daya, keuangan Provinsi atau dari Kabupaten untuk pendampingan Destana. Kegiatan ini di sinkronisasi secara holistic dilaksanakan daerah, bahkan seluruh lembaga.

“Sehingga semua semangat tangguh menghadapi bancana sekecil apapun yang berdampak bagi masyarakat. Dimana setiap waktu bisa saja terjadi bencana elnino, perubahanan iklim, kemarau dan peningkatan hidrometrologi, yang perlu kita antisipasi,” jelasnya.

Hal serupa diutarakan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Lampung, Joni Toyib, bahwa penanggulangan resiko bencana sebagai indikator kinerja pembangunan daerah dengan beberapa penilaian resiko bencana, kemampuan daerah untuk mengatasinya, serta potensi yang dapat diupayakan penanggulangan bencana.

Joni merincikan, Provinsi Lampung memiliki upaya menunjukkan keseriusan yang ditandai dengan trend penurunan hingga 14.17 poin atau rata-rata 1.77/tahun. Dengan rentang waktu dari 2015-2022. Dan terbesar di tahun 2021-2022 dengan poin 2.87.

“Upaya-upaya ini lakukan dengan secara komprehensif dengan dukungan organisasi perangkat daerah pemerintah yang terkait,” ujar Joni.

Terlebih, sambungnya, pemerintah Indonesia melaksanakan kerjasama dengan Bank Dunia, untuk mendukung pembiayaan dan bantuan teknis dalam pelaksanaan proyek investasi strategis peningkatan tata kelola risiko bencana di Indonesia.

Dan kesiapsiagaan pemerintah serta masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami melalui Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia atau yang biasa dikenal Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP).

“Proyek IDRIP ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, khususnya bencana gempa bumi dan tsunami,” imbuh Joni.

Joni menyebut, IDRIP dilaksanakan oleh BNPB dan BMKG melalui 3 komponen, yakni pertama, Peningkatan Tata Kelola Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Kedua, Layanan Peringatan Dini Geofisika dan, Komponen tiga Membantu koordiansi atau pengelolaan proyek secara keseluruhan dan peningkatan kapasitas pengelolaan program.

“Proyek IDRIP Wilayah 1 ada empat Provinsi, yaitu Provinsi Banten, Lampung, Bengkulu dan Sumatera Barat dengan melingkupi Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, dengan masing-masing enam Desa,” jelasnya.

Maka, Fasilitator Daerah dan Desa merupakan champion Program IDRIP akan melakukan pendampingan penguatan kapasitas masyarakat tangguh bencana melalui kegiatan Sosialisasi, penilaian tangguhan desa/keluarahan sebagai baseline intervensi.

“Yang akan dilakukan, forum resiko bencana, tim relawan, peta resiko bencana, serta aksi komunitas dan lainnya.dangan prinsip parsipatori dan diakhiri dengan simulasi bencana secara inklusi,” pungkasnya.

Kegiatan selama dua hari tersebut, di hadiri Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, kabupaten dan Kota serta Konsultan Wilayah 1 dan para undangan lainnya