Pemerintah Targetkan 90% KPM Terima BLT BBM Pekan Ini

PEMERINTAH berupaya untuk mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menargetkan 90% dari keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menerima bantuan tersebut pada pekan ini.

Demikian disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam keterangan persnya bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/9).

“Jadi, hingga pukul 09.00 tadi, PT Pos sudah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten/kota dengan jumlah 12.701.985 KPM. Diharapkan minggu ini PT Pos sudah melakukan pembayaran BLT BBM minimal 90% dari target KPM, yaitu sebesar 18.585.000 KPM. Kita sudah menyerahkan seluruh data ke PT Pos 100%,” ucap Mensos.

Selanjutnya, Risma menyampaikan bahwa pemerintah menambah anggaran bantuan sosial yang akan disalurkan kepada anak yatim piatu, lansia tunggal, dan penyandang disabilitas pada Desember.

“Kami juga mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan itu sebesar Rp400 miliar sekian. Itu akan kami gunakan untuk di Desember. Kami akan menyerahkan kurang lebih sekitar targetnya anak yatim piatu itu 946.863 anak. Per anak, Rp200 ribu/bulan,” tutur Risma.

Lebih lanjut, Mensos menjelaskan bahwa pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial kepada sebanyak 334.011 lansia tunggal yang telah berusia lebih dari 80 tahun dan 98.934 penyandang disabilitas.

“Terutama, lansia yang mereka sudah tidak berdaya dan tak ada keluarganya. Jadi, lansia tunggal. Total tadi jumlah targetnya adalah 334.011 orang (lansia). Kemudian, juga penyandang disabilitas. Ini Desember kita akan bagikan penyandang disabilitas 98.934 orang. Jadi, nilainya per hari Rp21.000 untuk sesuai dengan jumlah hari,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan bahwa pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja atau buruh dengan upah maksimal Rp3,5 juta atau senilai dengan upah minimum provinsi ataupun kabupaten/kota. Ida menekankan bahwa bantuan tersebut berlaku secara nasional.

“Yang diberikan BSU, di samping batas atasnya upah Rp3,5 (juta) atau senilai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. Kemudian, ini berlaku secara nasional. Jadi, beda dengan subsidi upah 2021 berdasarkan wilayah yang mengalami PPKM level 1,” tutur Ida.(*ls/Pre/Jur/Ded)