Gubernur Tekankan Pengendalian Inflasi dengan Strategi 4 K

MENINDAKLANJUTI arahan dari Presiden Jokowi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual, Selasa (30/8), Gubernur Arinal Djunaidi bergerak cepat dengan langsung melakukan Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Gubernur menyampaikan, pengendalian intensif dan periodik secara operasional lintas stakeholder dan shareholder harus dilakukan guna pengendalian tingkat inflasi di Provinsi Lampung dengan Strategi 4K, yaitu: Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.

Berikut arahan Gubernur:

1. Ketersediaan Pasokan

• Mengendalikan komoditas daerah dengan prioritas memenuhi kebutuhan daerah kita, baru kemudian sisanya boleh dikirim ke luar daerah.  Dengan kata lain, menahan ekspor produk komoditas daerah sampai kebutuhan kita tercukupi.
• Percepatan gerakan menanam cabe dan bawang di wilayah yang potensial, dengan berkolaborasi lintas pelaku seperti kelompok tani, PKK, dll.
• Memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan tidak produktif di desa.
• Selain cabe dan bawang merah, pastikan komoditas lain juga tercukupi untuk konsumsi masyarakat.
• Gerakan tanam cepat dan cepat panen. Manfaatkan varietas tanaman cepat panen/genjah.
• BUMD dan BUMN harus mendukung prioritas pemenuhan konsumsi daerah dan juga mendukung daerah lain jika ada surplus.
• Lakukan Kerjasama Antar Daerah.
• Mengembangkan varietas padi yang paling cocok, serta segera mengagendakan restocking ikan di kabupaten.
• Manfaatkan Dana Desa untuk pangan desa, yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Payung hukum penggunaan dana desa. Keputusan Menteri Desa No. 97/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah di tingkat desa: penyediaan data dan informasi, produksi komoditas, dll.

2. Keterjangkauan Harga

• Pemantauan Harga Harian, pelaksanaan operasi pasar, pasar murah bersubsidi.
• Seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat diminta untuk melakukan Gerakan Hemat Energi.  Gunakan energi seperlunya
• Pencadangan BTT dalam APBD untuk mendukung pengendalian inflasi.
• Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk mendata masyarakat miskin secara akurat. Sambil menunggu arahan dari Pemerintah Pusat terkait Bantuan Sosial,  pastikan kondisi masyarakat stabil

3. Kelancaran Distribusi

• Kelancaran distribusi harus dikendalikan, jangan ada kemacetan sistem logistik
• Dukungan TNI dan POLRI untuk distribusi daerah yang sulit dijangkau, serta pengamanan.
• Memanfaatkan bansos, anggaran desa, misalnya untuk subsidi transportasi komoditas dari wilayah produsen ke konsumen.

4. Komunikasi yang Efektif

• Mengoptimalkan peran TPID baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Melakukan rapat koordinasi, menyusun peta produksi, peta kebutuhan, peta distribusi, peta perkembangan harga, dan peta masalah lainnya sebagai upaya melakukan pengendalian inflasi.
• Rapat koordinasi pengendalian inflasi secara berkala dengan semua pemangku kepentingan, termasuk apparat penegak hukum.
• Manfaatkan media sosial dan kelola informasi dengan baik untuk sosialisasi agar tidak ada keresahan masyarakat: panic buying, penimbunan barang, dll
• Buat posko pengendalian inflasi daerah. Untuk itu segera disusun Tim Terpadu (Model pengendalian seperti COVID-19).
• Dukungan dan pendampingan oleh BPKP dan Kejaksaan terkait pemanfaatan BTT.
• Aktifkan Satgas Pangan di Provinsi dan semua Kab/Kota.
• Koordinasi dengan Pertamina agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak digunakan untuk industry. Dukungan Kepolisian Daerah terkait kesiapan operasi lapangan manakala terjadi penyimpangan/ penyelewenangan/penimbunan.
• Pemerintah Kabupaten/Kota diminta melaporkan secara berkala perkembangan inflasi ke Pemerintah Provinsi, untuk selanjutnya dilaporkan ke Pemerintah Pusat.
• Penyampaian Laporan Perkembangan Inflasi secara berkala oleh BPS dan Bank Indonesia.
• Berbagai langkah antisipatif tersebut selain sebagai upaya pengendalian tingkat inflasi di Provinsi Lampung, juga sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengendalian inflasi Nasional.

(*ls/Lam/Ded)