• Menara Siger
Home Kabar Lampung, News Gubernur Tekankan Pengendalian Inflasi dengan Strategi 4 K
Kabar LampungNews

Gubernur Tekankan Pengendalian Inflasi dengan Strategi 4 K

MENINDAKLANJUTI arahan dari Presiden Jokowi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual, Selasa (30/8), Gubernur Arinal Djunaidi bergerak cepat dengan langsung melakukan Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Gubernur menyampaikan, pengendalian intensif dan periodik secara operasional lintas stakeholder dan shareholder harus dilakukan guna pengendalian tingkat inflasi di Provinsi Lampung dengan Strategi 4K, yaitu: Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.

Berikut arahan Gubernur:

Kridawisata Pendaftaran

1. Ketersediaan Pasokan

  • Mengendalikan komoditas daerah dengan prioritas memenuhi kebutuhan daerah kita, baru kemudian sisanya boleh dikirim ke luar daerah.  Dengan kata lain, menahan ekspor produk komoditas daerah sampai kebutuhan kita tercukupi.
  • Percepatan gerakan menanam cabe dan bawang di wilayah yang potensial, dengan berkolaborasi lintas pelaku seperti kelompok tani, PKK, dll.
  • Memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan tidak produktif di desa.
  • Selain cabe dan bawang merah, pastikan komoditas lain juga tercukupi untuk konsumsi masyarakat.
  • Gerakan tanam cepat dan cepat panen. Manfaatkan varietas tanaman cepat panen/genjah.
  • BUMD dan BUMN harus mendukung prioritas pemenuhan konsumsi daerah dan juga mendukung daerah lain jika ada surplus.
  • Lakukan Kerjasama Antar Daerah.
  • Mengembangkan varietas padi yang paling cocok, serta segera mengagendakan restocking ikan di kabupaten.
  • Manfaatkan Dana Desa untuk pangan desa, yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Payung hukum penggunaan dana desa. Keputusan Menteri Desa No. 97/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah di tingkat desa: penyediaan data dan informasi, produksi komoditas, dll.
Baca juga:  ACT Bandar Lampung Salurkan Bantuan Paket Makanan dan Sembako untuk Warga Terdampak Ombak

2. Keterjangkauan Harga

  • Pemantauan Harga Harian, pelaksanaan operasi pasar, pasar murah bersubsidi.
  • Seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat diminta untuk melakukan Gerakan Hemat Energi.  Gunakan energi seperlunya
  • Pencadangan BTT dalam APBD untuk mendukung pengendalian inflasi.
  • Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk mendata masyarakat miskin secara akurat. Sambil menunggu arahan dari Pemerintah Pusat terkait Bantuan Sosial,  pastikan kondisi masyarakat stabil

3. Kelancaran Distribusi

  • Kelancaran distribusi harus dikendalikan, jangan ada kemacetan sistem logistik
  • Dukungan TNI dan POLRI untuk distribusi daerah yang sulit dijangkau, serta pengamanan.
  • Memanfaatkan bansos, anggaran desa, misalnya untuk subsidi transportasi komoditas dari wilayah produsen ke konsumen.

4. Komunikasi yang Efektif

  • Mengoptimalkan peran TPID baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Melakukan rapat koordinasi, menyusun peta produksi, peta kebutuhan, peta distribusi, peta perkembangan harga, dan peta masalah lainnya sebagai upaya melakukan pengendalian inflasi.
  • Rapat koordinasi pengendalian inflasi secara berkala dengan semua pemangku kepentingan, termasuk apparat penegak hukum.
  • Manfaatkan media sosial dan kelola informasi dengan baik untuk sosialisasi agar tidak ada keresahan masyarakat: panic buying, penimbunan barang, dll
  • Buat posko pengendalian inflasi daerah. Untuk itu segera disusun Tim Terpadu (Model pengendalian seperti COVID-19).
  • Dukungan dan pendampingan oleh BPKP dan Kejaksaan terkait pemanfaatan BTT.
  • Aktifkan Satgas Pangan di Provinsi dan semua Kab/Kota.
  • Koordinasi dengan Pertamina agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak digunakan untuk industry. Dukungan Kepolisian Daerah terkait kesiapan operasi lapangan manakala terjadi penyimpangan/ penyelewenangan/penimbunan.
  • Pemerintah Kabupaten/Kota diminta melaporkan secara berkala perkembangan inflasi ke Pemerintah Provinsi, untuk selanjutnya dilaporkan ke Pemerintah Pusat.
  • Penyampaian Laporan Perkembangan Inflasi secara berkala oleh BPS dan Bank Indonesia.
  • Berbagai langkah antisipatif tersebut selain sebagai upaya pengendalian tingkat inflasi di Provinsi Lampung, juga sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengendalian inflasi Nasional.
Baca juga:  Gubernur Arinal Berikan Piagam serta Dana Pembinaan kepada Atlet Peraih Medali PON

(*ls/Lam/Ded)

Author

admintravel2lampung

Leave a Reply

Your email address will not be published.

-Untuk kerjasama (promosi, publikasi kegiatan, content placement, media partner dan penayangan banner), silahkan hubungi e-mail: admin@travel2lampung.com atau WA: 08117230050-