Menkeu: Kinerja APBN Positif Jadi Modal Antisipasi Perkembangan Gejolak dan Ketidakpastian Perekonomian Global

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang positif menjadi modal untuk mengantisipasi perkembangan gejolak dan ketidakpastian perekonomian global serta memperkuat konsolidasi fiskal 2023.  

Dalam hal ini, pemerintah akan terus menjaga daya tahan ekonomi Indonesia melalui instrumen fiskal serta mengoptimalkan peran APBN untuk pengendalian inflasi dan melindungi daya beli masyarakat, juga menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. 

“Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat yang terancam akibat kenaikan inflasi kenaikan harga-harga komoditas global, APBN melaksanakan melalui menjaga harga jual BBM (bahan bakar minyak), LPG, dan listrik yang merupakan komponen sangat penting dalam administered price di dalam inflasi agar tidak mengalami kenaikan,” ungkap Menkeu dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala III Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dilaksanakan secara hibrida, Senin (1/8). 

Menkeu melanjutkan, selain itu, upaya lain yang ditempuh pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan daya beli, yaitu dengan memberikan insentif selisih harga minyak goreng dan menambah bantuan langsung tunai pangan.  

Melalui APBN, pemerintah juga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dalam negeri dengan menyediakan cadangan stabilisasi harga pangan, seperti untuk komoditas kedelai dan jagung. 

Pemerintah juga telah menurunkan pungutan ekspor untuk mendorong ekspor sekaligus mendorong kenaikan harga tandan buah segar dari produk kelapa sawit di level petani dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2022. 

Sementara itu, untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, pemerintah menempuh dengan upaya akan mengawal pelaksanaan APBN 2022 tetap fleksibel dan antisipatif terhadap ketidakpastian melalui penerapan automatic adjustment. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga akan tetap responsif dan antisipatif diselaraskan dengan perkembangan pandemi covid-19 dan tren pemulihan ekonomi. 

“Dukungan pemerintah untuk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) tetap dan terus ditingkatkan, terutama melalui kredit usaha rakyat dan kredit ultra mikro serta pemberian penjaminan kredit,” jelas Menkeu. 

Upaya lain untuk menjaga momentum pemulihan juga ditunjukkan pemerintah dengan mengawasi pasokan batu bara untuk ketahanan energi melalui PMK-17/PMK.02/2022; memberikan dukungan untuk proyek padat karya, pariwisata, dan ketahanan pangan; serta pemberian insentif perpajakan PPh Pasal 22 Impor. 

Adapun upaya untuk menjaga agar peran APBN sebagai shock absorber dapat berjalan optimal, tapi tidak mengancam keberlanjutan fiskal jangka menengah sampai panjang, kata Menkeu, pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah reformasi di bidang fiskal dan struktural. Selain itu, dibutuhkan komitmen seluruh kementerian/lembaga untuk penguatan spending better dan penerapan zero based budgeting agar belanja APBN makin efisien dan produktif. 

“Pemerintah juga akan mengendalikan defisit APBN dan menjaga manajemen utang dalam batas aman melalui komitmen pelaksanaan konsolidasi fiskal pada 2023,” pungkas Menkeu.(*ls/Jur/Keu/Ded)