Posisi ULN Indonesia Akhir Triwulan IV 2022 Tercatat Sebesar USD396,8 Miliar

UTANG Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2022 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV 2022 tercatat sebesar USD396,8 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada triwulan IV 2022 secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 4,1% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 6,7% (yoy).

“Kontraksi pertumbuhan ini terutama bersumber dari ULN pemerintah dan sektor swasta. Perkembangan posisi ULN pada triwulan IV 2022 juga dipengaruhi faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Erwin Haryono dalam keterangannya, Selasa (14/2).

Lebih lanjut, ULN pemerintah melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN pemerintah pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar USD186,5 miliar atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 6,8% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 11,3% (yoy).

“Perkembangan ULN tersebut didorong peningkatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga. Selain itu, terdapat penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek,” jelas Erwin.

ULN pemerintah berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah, termasuk kelanjutan upaya akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah terus berkomitmen agar ULN dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja yang antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,4% dari total ULN pemerintah); jasa pendidikan (16,5%); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,5%); konstruksi (14,2%); serta jasa keuangan dan asuransi (11,4%).

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah,” ucap Erwin.

ULN swasta juga melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar USD201,2 miliar atau secara tahunan mengalami kontraksi 1,8% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya 2,0% (yoy). Perkembangan ini didorong pembayaran neto utang dagang, surat utang, dan pinjaman sejalan dengan pola kuartalan pembayaran ULN.

“Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) mengalami kontraksi sebesar 1,5% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya 1,3% (yoy). Selain itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) juga mengalami kontraksi 2,8% (yoy) meskipun lebih rendah jika dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,4% (yoy),” ujar Erwin.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; industri pengolahan; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,9% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“ULN Indonesia pada triwulan IV 2022 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,1%, menurun jika dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 30,3%,” kata Erwin.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan ULN Indonesia yang tetap didominasi ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,3% dari total ULN.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” ucap Erwin.

Ia melanjutkan peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (*/Bin/J1/Ded)