• Menara Siger
Home Berita Nasional, News Presiden Jokowi akan Serahkan 3.000 Sertipikat Tanah PTSL di Kabupaten Sidoardjo
Berita NasionalNews

Presiden Jokowi akan Serahkan 3.000 Sertipikat Tanah PTSL di Kabupaten Sidoardjo

KEPALA Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo akan menyerahkan 3.000 sertipikat tanah Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sidoardjo, Provinsi Jawa Timur pada Senin, (22/8).

Sertipikat yang akan diserahkan berasal dari 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, diantaranya Kabupaten Sidoarjo sejumlah 1.500, Kabupaten Gresik 500, Kabupaten Malang 500, dan Kota Malang 500.

“Rencananya Presiden Joko Widodo bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto akan menyerahkan Sertipikat Tanah PTSL Provinsi Jawa Timur di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo pada  esok hari. Presiden Joko Widodo akan menyerahkan sertipikat kepada 10 perwakilan masyarakat yang hadir,” ujar Yulia Jaya Nirmawati saat persiapan kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat di Kabupaten Sidoarjo, Minggu (21/8) malam.

Kridawisata Pendaftaran
Baca juga:  Presiden Jokowi Teken Perpres FIR, Pengelolaan Ruang Udara di Kepulauan Riau dan Natuna Kembali ke RI

Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN mengungkapkan bahwa sertipikat tanah hasil program PTSL secara bertahap diserahkan kepada masyarakat. Penyerahan sertipikat merupakan bagian dari upaya meningkatkan stimulus ekonomi rakyat seiring dengan menurunnya pandemi Covid-19.

“Karena dengan sertipikat, rakyat akan mendapat akses permodalan di samping adanya kepastian hukum tentang tanah mereka,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Timur direncanakan hadir.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri ATR/Kepala BPN untuk memperkuat sinergi empat pilar dalam memberantas mafia tanah.

“Pemberantasan mafia tanah dapat berjalan dengan baik dengan sinergi empat pilar, yaitu Kementerian ATR/BPN, aparat penegak hukum, badan peradilan, dan pemerintah daerah,” terang Yulia Jaya Nirmawati.(*ls/Bpn/Ded)

Author

admintravel2lampung

Leave a Reply

Your email address will not be published.

-Untuk kerjasama (promosi, publikasi kegiatan, content placement, media partner dan penayangan banner), silahkan hubungi e-mail: admin@travel2lampung.com atau WA: 08117230050-