Gubernur Arinal Hadiri Virtual Meeting Tentang Pengendalian Inflasi Daerah

GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi, menghadiri Pertemuan Tentang Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung Presiden Ri Joko Widodo, melalui Virtual Meeting, bertempat di Mahan Agung, Senin (12/9).

Kegiatan tersebut diikuti Kabinet Inonesia Maju yang hadir secara langsung di Istana Negara dan seluruh Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia secara virtual meeting.

Hadir juga di Mahan Agung mendampingi Gubernur Arinal, antara lain Sekretaris Daerah, Inspektur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kaban Kesbangpol, Kadis BM dan BK, Kadis PSDA, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Sosial.

Pejabat lainnya yang hadir Kadis Tenaga Kerja, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Peternakan dan Keswan, Kadis Perhubungan, Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik, Kasat Pol.PP, Plt. Kadis ESDM, Plt. Kadis Perkebunan, Plt. Karo Perekonomian, Sekdis PMDes dan Transmigrasi, Kabid Dinas KPTPH.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengatakan, agar Kepala Daerah menggunakan dua persen dari dana transfer umum untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

“Bahwa dua persen dari dana transfer umum, artinya Dana Alokasi Umum atau DAU, kemudian juga dana bagi hasil DBH (Dana Bagi Hasil), ini dua persen juga bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka akibat dari penyesuaian harga BBM,” kata Presiden.

Presiden mengungkapkan bahwa sudah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai landasan penggunaan dua persen dana itu untuk bansos.

Selain dana transfer umum, Presiden juga memerintahkan para Kepala Daerah untuk menggunakan anggaran belanja tak terduga untuk membantu masyarakat.

Presiden menjabarkan, dua persen dari dana transfer umum, kira-kira mencapai Rp2,17 triliun, kemudian belanja tidak terduga dari pagu Rp16,4 triliun, baru digunakan Rp6,5 triliun

“Artinya, masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” kata Presiden Jokowi.

Mengenai bentuk bantuan yang diberikan, Jokowi tak membatasinya dalan bentuk sembako. Ia meminta pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya untuk daerah pesisir, ia menyarankan agar bantuan berupa subsidi solar, lalu untuk UMKM subsidi bahan baku, dan untuk ojek online di perkotaan berupa bantuan sosial.

Presiden menambahkan, total anggaran sebanyak 16,4 persen dan 6,5 T realisasi Juli 2022 sebagai belanja tak terduga, masih ada ruang yang sangat besar untuk digunakan. Karena posisi yang di APBD saat ini realisasi nya masih berada di angka 47 persen.

“Saya minta kepada seluruh Gubernur, Walikota, dan waktu yang diberikan Oktober, November bisa betul-betul direalisasikan anggarannya. Karena kita tahu kontribusi APBD di sebuah daerah sangat besar. Dan juga, supaya kita tahu bahwa akibat inflasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan harga pangan dengan nilai pangan,”  ujar Presiden.(*ls/Lam/Ded)