Polri Gandeng Kejaksaan dan Akuntan Publik Usut Kasus Penyelewengan Dana Umat ACT

BARESKRIM Polri menggandeng Kejaksaan dan akuntan publik dalam mengusut dugaan penyelewengan dana umat oleh yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). 

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan hal itu dilakukan dalam rangka mempercepat penanganan kasus tersebut. 

“Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan dan melibatkan akuntan publik dalam penanganan ACT,” kata Ahmad dalam keterangannya dikutip Kamis (21/7).

Dalam penangan kasus itu juga, Polri masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, di antaranya bekas presiden sekaligus pendiri yayasan ACT Ahyudin. 

Kemudian, sejumlah pengurus ACT, yaitu Ketua Pembina yayasan ACT berinisial IA, anggota Dewan Syariah ACT BH, pengawas ACT S, dan AFF selaku Ketua Dewan Syariah yayasan ACT. 

“Bareskrim Polri masih melakukan pemeriksaan atau pendalaman. Dalam proses penyidikan kasus ini, Bareskrim didampingi pengawas internal,” ungkap Ahmad. 

Sebelumnya, Polri telah membentuk tim khusus dalam penanganan kasus ACT. Tim khusus melibatkan lima subdit yang ada di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri. 

Selain itu, Polri masih mempelajari data-data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), meminta data keuangan dari ACT dan lembaga yang terafiliasi dengannya, serta melakukan tracing asset (penelusuran aset) dan kekayaan. 

Polri menyatakan yayasan ACT yang bergerak di bidang kemanusian hingga pengelolaan wakaf setiap tahunnya dapat menghimpun dana ratusan miliar. 

Lebih lanjut, Polri menduga penggunaan dana oleh ACT sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi dan adanya dugaan digunakan guna aktivitas yang terlarang.(*ls/jur/ded)