Presiden Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2023

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dunia pers saat ini tidak sedang baik-baik saja saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2).

Menurut Presiden, saat ini isu kebebasan pers sudah bukan lagi menjadi sebuah masalah. Itu karena semua pihak bebas membuat berita melalui berbagai platform digital.

“Sekarang ini masalah yang utama, menurut saya, adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI (artificial intelligence/kecerdasan buatan),” ujar Presiden dalam keterangannya.

Menurut Presiden, algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Situasi tersebut mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme autentik pun makin hilang.

“Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi makin terdesak dalam peta pemberitaan,” imbuh Presiden.

Masalah utama kedua, Presiden melanjutkan ialah keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat. Menurut Presiden, saat ini sekitar 60% belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing.

“Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus, larinya pasti ke sana. Sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” jelas Presiden.

Kemudian, masalah utama yang ketiga ialah kedaulatan dan keamanan data dalam negeri yang harus menjadi perhatian bersama. Presiden memandang data sebagai new oil yang harganya tak terhingga. Ia pun mengingatkan agar semua pihak mewaspadai pemanfaatan algoritma bagi masyarakat.

“Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat. Dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat. Ini yang kita semua harus hati-hati. Hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini,” tutur Presiden.

Untuk itu, Presiden mendorong penyelesaian dua Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), yakni Rancangan Perpres tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas serta Rancangan Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

“Saran saya bertemu. Kemudian, dalam 1 bulan ini, harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari 1 bulan. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini,” tandas Presiden. (RLS/J1)